:.••Kami dan Pers

KOMPOR minyak di dapur sempit milik Sumiati beberapa hari ini hanya teronggok. Warga Setu Babakan, Jakarta Selatan, ini mengaku kesulitan mendapat minyak tanah karena persediaan di warung-warung sudah habis. Akibatnya dia tidak bisa memasak untuk keluarganya. Keluarga Sumiati terpaksa membeli makanan matang di warung tegal.

“Keseringan nggak dapetnya. Jadi, masak pakai kayu bakar saja sekarang,” kata Sumiati lirih.

Sumiati mengaku ingin memasak dengan kayu bakar saja, karena pendapatan suaminya sebagai buruh bangunan tidak mencukupi untuk membeli makanan matang di warung tegal setiap hari.

“Mahal kalau beli makanan jadi. Nggak mampu saya. Jadi, bagaimana caranyalah... yang penting nggak beli makanan jadi,” tambahnya.

Kelangkaan minyak tanah telah melanda berbagai tempat di tanah air, seperti Sumatera Selatan, Jambi, Makassar, Jawa Barat, dan Jakarta. Hanya untuk dapat membeli lima liter minyak tanah saja orang harus rela antre sepanjang 50 hingga 100 meter.

Nuraini, warga Bukit Duri, Jakarta Selatan, bercerita bagaimana susahnya memperoleh minyak tanah akhir-akhir ini. “Belum datang, tuh. Belum ada orangnya. Stres kalau nggak masak. Anak-anak gimana? Stres! Ngantri sampai panjang, entar sampai depan nggak dapat! Banyak itu!” ujar Nuraini yang mengantre minyak sejak pukul satu dini hari.

Kelangkaan minyak tanah membuat warung makan kewalahan. Para pedagang pun merugi, seperti diungkapkan Nining, penjual mi instan matang di Jakarta Timur.

“Kadang suka ada yang beli mi kalau malam. Kadang nggak jualan kopi. Kalau pagi banyak yang nanya. Jadi, nggak jualan,” keluh Nining.

Abdurrahman, penjual bahan kebutuhan pokok di Pal Merah Jakarta juga mengeluhkan langkanya minyak. Gara-gara minyak langka, setiap hari dia merugi Rp 100 ribu. “Biasanya tiap hari jual minyak. Sekarang nggak,” katanya kepada VHR.

Kelangkaan minyak juga membuat agen kewalahan. Albert Situmorang, agen minyak yang memiliki pangkalan di Ciganjur, Jakarta Selatan, mengaku bingung mengapa minyak bisa langka. Pria asal Sumatera Utara itu menjelaskan, tiba-tiba saja agennya diberi tahu mengenai pengurangan cadangan minyak.

“Dulu pernah ada berita pengurangan, seminggu 5 tangki dikurangi, kadang 3 atau 4. Dari sono-lah. Setelah langka, sebentar-bentar habis. Satu jam sudah habis ini,” kata Albert yang mengaku menjual dengan harga normal kendati minyak tanah semakin langka.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas atau BP Migas menyatakan kelangkaan minyak disebabkan distribusi salah sasaran. Menurut Ketua BPH Migas Tubagus Haryono, saat ini kuota minyak tanah untuk Indonesia tinggal 9,9 juta kiloliter. Menurut asumsi, setiap bulan per orang hanya menggunakan 3,75 liter, padahal seharusnya 10,77 liter. Rendahnya asumsi ini menyumbang kelangkaan minyak tanah di Indonesia.

“Itu hitungan bahwa minyak tanah digunakan untuk rumah tangga. Untuk keperluan memasak dan penerangan. Tapi pada kenyataannya tidak bisa dihindari, masyarakat kita banyak yang mengandalkan minyak tanah untuk kegiatan perekonomian mereka ,” kata Tubagus.

Wakil Presiden Jusuf Kalla telah mengeluarkan instruksi agar Pertamina menyediakan cadangan 14% minyak tanah untuk kebutuhan rakyat yang tersisa dari subsidi minyak sebesar Rp 40 triliun. Saat ini ada 1,5 juta kiloliter minyak yang dapat dipasok ke pasaran.

Namun, berdasarkan pantauan VHR di lapangan, antrean calon pembeli minyak belum juga berkurang. Ketika ditanya mengenai kenyataan tersebut, Ketua PBH Migas Tubagus Haryono berjanji akan meneliti hal itu.

“Misalnya terjadi kelangkaan, ini apa tidak mungkin ada minyak tanah yang dikirim dari depo Pertamina tidak sampai ke pangkalan. Kebetulan kami telah memiliki 30 penyidik pegawai negeri sipil. Nanti kami minta untuk turun ke lapangan, karena kami tidak mau bekerja berdasarkan konspirasi, bekerja berdasarkan dugaan-dugaan,” tambahnya.

Kini pemerintah berencana untuk melakukan sensus ulang keluarga penerima Bantuan Langsung Tunai sebagai pengganti subsidi minyak. Berdasarkan data sensus ulang itu diharapkan distribusi bahan bakar bersubsidi akan tepat sasaran. Menurut Kepala Divisi Bahan Bakar Minyak Pertamina Zaelani Sutomo, keluarga miskin yang berpenghasilan paling banyak Rp 150 ribu per bulan akan mendapatkan kartu dengan nama kendali.

“Kartu kendali akan diisi setiap orang. Mau ngisi, coret hari, tanggal berapa, ribet toh? Memang harus ribet! Sehingga kalau ada pengontrolan berapa minyak yang terjual hari ini, siapa pembelinya, akan jelas,” katanya.

Selain itu, menurut Zaelani Sutomo, Pertamina dan BPH Migas akan mengawasi penyaluran minyak secara ketat. Pertamina akan menghukum agen yang menyalurkan minyak di luar sasaran.

“Kalau pangkalan bandel, langsung tidak boleh dikirimi. Tetapi tergantung dari kesalahannya. Kalau kesalahan tidak terlalu berat, pasti dia diskorsing. Tetapi kalau dia menjual eceran, padahal tidak berhak untuk itu, nggak ada cerita! Itu langsung diberhentikan!” ancam Zaelani.

Rencana pengetatan distribusi minyak membuat sosiolog Universitas Indonesia Imam Prasodjo khawatir. Menurut dia, jika tidak ada energi pengganti minyak tanah, hal itu bisa memicu gejolak sosial. Karena itu hendaknya pemerintah menyiapkan bahan bakar alternatif terlebih dahulu.

“Kita harus survei dulu, siapa yang menggunakan minyak tanah? Terus, untuk keperluan apa? Karena tidak hanya kebutuhan rumah tangga, tapi juga dunia usaha seperti pembakar bata, keramik, dan juga mengeringkan kayu. Usaha-usaha tingkat menengahlah yang menggunakan minyak. Nah kalau dibatasi, orang akan mencari teknologi alternatif. Tapi itu membutuhkan waktu...” kata Imam Prasodjo.

Kelangkaan minyak telah membuat orang miskin makin sengsara. Warga Jakarta yang mengalami beratnya beban hidup karena kelangkaan minyak, semisal Nurani, Sumiati, dan Abdurrahman, berharap pemerintah mampu menyediakan minyak tanah yang cukup bagi rakyat.

“Harapan saya, biar minyak lancar. Tiap hari bisa masak, dapur ngebul terus,” kata Nurani kepada VHR.

“Kami mengimbau orang-orang di atas untuk bisa melihat rakyat yang begini,” kata Abdurrahman di warung kebutuhan pokoknya.

Distribusi minyak selalu menghadapi masalah klasik: harga melambung tinggi atau barang menghilang dari pasaran. Akibat lemahnya sistem distribusi itu, rakyatlah yang selalu menjadi korban. (Fathiyah Wardah Alatas/E2)