:.••Kami dan Pers

JAKARTA - Kemarin Transparency International Indonesia (TII) memberikan keterangan perihal metodologi penelitian dalam proyek Global Corruption Barometer (GCB) 2006 kepada pimpinan parlemen di gedung DPR, Jl Gatot Subroto. ++++ Dalam penelitian tersebut, parlemen atau legislatif didaulat menjadi lembaga terkorup di Indonesia. Konklusi itulah yang membuat berang para anggota DPR beberapa waktu lalu.

Ketua Dewan Pengurus TII Todung Mulya Lubis mengatakan, GCB 2006 merupakan survei opini publik. Ada lima pertanyaan dalam survei voice of the people itu. “Persepsi merupakan pemahaman individu tentang hal yang dihasilkan melalui proses interpretasi terhadap informasi yang diterima,” kata Todung kemarin.

Lalu, apakah persepsi publik itu dapat dijadikan alat ukur untuk melihat tingkat korupsi yang sebenarnya? Ahli peneliti utama (APU) bidang politik Syamsuddin Haris mengatakan bahwa kesimpulan dari penelitian TII itu cukup proporsional karena landasan yang digunakan adalah persepsi. “Metodologi yang TII gunakan itu memang persepsi publik. Jadi, tidak ada kelemahan dalam metodologinya,” tutur Syamsuddin kemarin.

Akan tetapi, Syamsuddin mengatakan bahwa kesimpulan yang didasarkan pada persepsi publik itu sulit untuk membuktikan tingkat korupsi yang sebenarnya. “Sepanjang tidak diklaim bahwa parlemen sebagai lembaga terkorup, itu tidak masalah,” katanya.

Tetapi, akan menjadi problem jika landasan persepsi itu digunakan sebagai instrumen dan argumentasi untuk mengklaim parlemen sebagai lembaga terkorup. Meski demikian, persepsi tersebut merupakan indeks kepercayaan publik terhadap sebuah lembaga.

Sosiolog UI Imam Prasodjo berpendapat tidak jauh berbeda dengan Syamsuddin. Menurut Imam, persepsi publik memang menjadi alat ukur tersendiri untuk mengukur tingkat kepercayaan publik. Akan tetapi, lanjut dia, persepsi memang tidak bisa menunjukkan kenyataan. “Penelitian tentang persepsi itu beda dengan penelitian investigatif tentang korupsi,” ujarnya kemarin.(aku/cak)