:.••Kami dan Pers

Seperti yang sudah-sudah, pada suatu siang, Jumat (28/7) di sebuah hotel di Jakarta, RMH Heroe Syswanto NS Soerio Soebagio, yang lebih akrab dipanggil Sys NS, kembali tampil harum dan jelita oleh kepungan gadis belia. Ia lebih suka tetap tampil bergaya selebriti meski sedang berada di sebuah hajatan politik.

Dalam acara itu, ia memperkenalkan embrio partai politik yang ia pelopori bersama 186 pendiri lainnya, Partai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Beberapa artis hadir. Juga sejumlah politisi dari Partai Demokrat, Partai Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Setelah melayani sejumlah wawancara, dia memimpin sendiri diskusi sekitar komentar, kritik, dan harapan pakar dan pengamat politik serta publik mengenai NKRI dan Sys NS.

Pengamat politik Sukardi Rinakit yang hadir sebagai salah satu pembicara mengingatkan Sys dan partainya agar menggunakan simbol atau bahasa lokal kalau ingin partainya cepat dikenal dan diterima masyarakat.

Menurut Sukardi, konsumen politik sudah terbagi-bagi seperti halnya konsumen di pasar bebas. Mustahil parpol mengharapkan bisa merebut suara dari seluruh konsumen.

Pembicara lain, Wakil Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia Mohammad Qodari mengatakan, NKRI punya golongan konsumen politik yang jelas, kaum muda. "Bila dasarnya adalah kebutuhan konsumen, NKRI harus memusatkan perhatian pada masalah pendidikan dan hiburan, karena hanya itulah kebutuhan orang muda yang menjadi pilihan golongan konsumen politiknya NKRI," tutur Qodari. Sys sependapat.

Partai Perserikatan Rakyat (PPR) yang dipelopori tokoh akar rumput dari Bengkulu, Muspani, dan Partai Persatuan Pembebasan Nasional (Papernas) yang sedang dibentuk sejumlah aktivis muda, seperti Dita Indah Sari, memilih golongan konsumen berbeda. PPR memilih mengutamakan konstituen pedesaan dan pedalaman, terutama petani, sedangkan target konstituen Papernas adalah buruh, petani, dan mahasiswa.

Meski ketiganya tergolong parpol nasionalis, namun PPR dan Papernas lebih memilih target konstituen dari golongan ekonomi menengah ke bawah, sedangkan NKRI memilih membidik konstituen dari golongan ekonomi menengah kota.

"Dugem" dan lumpur

Sys menjelaskan, NKRI memang membidik target pemilih muda yang saat ini jumlahnya mencapai 20 persen dari jumlah pemilih nasional. Kesulitannya, kalangan pemilih muda bersikap apolitis. Oleh karena itu, untuk menarik simpati mereka, butuh kemasan yang sesuai dengan dunia mereka.

Sys kemudian menerjemahkan NKRI sebagai partai funky-nya orang muda. Ia mulai banyak menyajikan obrolan politik yang terkesan asal nyablak, penuh gurauan khas orang muda di sela acara yang dikemas untuk konsumsi kaum muda kosmopolit yang pasti tidak jauh dari dugem (dunia gemerlap).

PPR lain lagi. Parpol yang membangun jaringan dengan organisasi petani dan lembaga swadaya masyarakat lokal, termasuk lembaga bantuan hukum, ini lebih suka berkubang lumpur bersama petani dan warga desa memperjuangkan hak ulayat mereka, antara lain dengan melakukan advokasi dan pengerahan unjuk rasa. Pendekatan budaya lewat pengembangan acara kesenian tradisional termasuk pentas bela diri di perguruan lokal pun mereka lakukan.

"Kami mendirikan parpol untuk menghapus cap bahwa kami cuma provokator, perusuh, tidak peduli negara, menjual harga diri bangsa dan tidak punya nasionalisme. Padahal kami cuma melakukan pendidikan politik buat petani dan warga. Kami tidak pernah mengajarkan dan mempraktikkan kekerasan. Kalau jadi korban kekerasan, sudah sering," kata Muspani tersenyum.

Tak heran apabila parpolnya tidak terlalu peduli dengan pemenangan pemilu legislatif, pemilihan kepala daerah, maupun pemilihan presiden. "Semuanya kami serahkan kepada teman-teman di daerah. Mereka mau PPR ikut Pemilu legislatif 2009. Ya silakan saja. Tapi jangan bermimpi dulu soal kemenangan. Berusaha dulu saja," kata salah satu anggota Dewan Perwakilan Daerah Bengkulu yang dihubungi Selasa (1/8).

Berbeda dengan semangat Papernas yang menggebu ingin segera merebut kemenangan dalam pemilu. Bak tak kenal jera atas kegagalan yang mereka alami sebelumnya, para pendiri Partai Rakyat Demokratik (PRD/1999) dan Partai Persatuan Oposisi Rakyat (Popor/2003) ini kembali ke pentas politik dengan target konstituen yang sama.

Menurut Ketua Umum Komite Persiapan Papernas Dominggus Oktavianus Tobu Kiik, dua kali kegagalan politik mereka sebelumnya bukan pada kesalahan pilihan target konstituen, tetapi lebih pada sejumlah kelemahan parpolnya. "Peluang Papernas saat ini sudah jauh lebih baik. Kami pun sudah lebih banyak belajar dari kesalahan," ujar Dominggus, Kamis lalu.

Kali ini Papernas mendapat dukungan dan membangun jaringan dengan organisasi petani, buruh dan mahasiswa, aktivis, serta kaum miskin kota. Sejumlah organisasi mahasiswa menyatakan ikut mendukung parpol ini. Mereka antara lain adalah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi, PRD, Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia, Serikat Tani Nasional (STN), Serikat Pekerja Otomotif Indonesia (SPOI), Serikat Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (SBTPI), serta Gabungan Serikat Pekerja Papernas.

Dominggus optimistis bahwa posisi partainya dalam Pemilu 2009 bakal lebih baik dari PRD atau Popor. "Masyarakat butuh harapan baru dari partai baru seperti tercermin dalam kemenangan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera," tuturnya.

Partai ini mengusung slogan, "Bebas dari dominasi asing" dengan Tri Panji Persatuan Nasional mereka, "Hapus Utang Luar Negeri, Ambil Alih Industri Tambang, serta Kebangkitan Industrialisasi Nasional".

Salah seorang pendiri Papernas, Iwan, mengakui, Papernas mendapat sebagian "api" perjuangan itu dari Amerika Latin. Dan itu tidak lepas dari suara mayoritas organisasi buruh pendukung dan jaringan Papernas.

Kalau dicari-cari apa persamaan di antara ketiga parpol baru itu, ya cuma satu, sama-sama berani modal dengkul.

Mengherankan

Sosiolog Universitas Indonesia Imam Prasodjo dan pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti menyampaikan keheranannya atas munculnya tiga parpol baru tadi. Menurut mereka, kondisi saat ini nyaris menutup peluang parpol mendapat suara, bahkan untuk lolos threshold sekalipun. "Merebut 10 persen perolehan suara PDI-P atau Golkar saja mereka sudah hebat," kata Ikrar.

Sepengamatan Imam, belakangan kehidupan parpol yang sudah ada semakin surut dan mengeras, baik di lingkungan parpol berbendera nasionalis maupun agamis. "Buat kalangan nasionalis, yang masih populer tinggal PDI-P dan Golkar, sedangkan bagi kalangan agamis, yang masih dianggap mampu menyuarakan aspirasi mereka tinggal PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), PAN (Partai Amanat Nasional), dan PKS (Partai Keadilan Sejahtera). (Partai) Demokrat dan PPP (Partai Persatuan Pembangunan) semakin surut karena tidak mampu mengelola emosi publik dan melakukan fungsinya sebagai Parpol," ujar Imam.

Parpol nasionalis berbasis pada massa mengambang, sedangkan parpol agamis berbasis pada organisasi organisasi massa pendukungnya seperti PAN dengan Muhammadiyah-nya, PKB dan kantong massa di pesantren, serta PKS yang mengandalkan kelas menengah terpelajarnya.

Untuk merebut suara, parpol ini masih mengandalkan karisma pemimpinnya meskipun mulai dibarengi dengan kemampuan mereka membangun jaringan.

"Yang relatif stabil bahkan mengalami kemajuan cuma PKS," ujar Imam. "Meski demikian, parpol ini pun mengalami kemerosotan performance," lanjutnya.

Ikrar membenarkan. "PKS mulai tidak konsisten dan mulai tampak hanya mau menjual citra. Lihat sikap politik mereka menghadapi kenaikan harga BBM," tegasnya.

Imam berpendapat, parpol baru bisa mengharapkan perolehan suara lebih baik bila terjadi kekesalan atau kejenuhan publik terhadap parpol lama.

"Kalau keadaannya status quo, paling mereka cuma dapat remah remah suara dari parpol-parpol besar saja dan itu bisa berarti gagal mendapat kursi di parlemen, bahkan untuk lolos threshold sekalipun," tuturnya.

Imam tidak yakin parpol baru mampu membangun kekuatan emosional maupun fungsional, yang menurut Ikrar, bertujuan membangun kepercayaan publik terhadap parpol bersangkutan.

Kekuatan emosional, tutur Imam, dibangun lewat peristiwa atau figur pemimpinnya yang karismatik, sedangkan kekuatan fungsional bersandar pada kinerja kader parpol, terutama dalam membangun jaringan.

"Partai Golkar misalnya. Parpol ini sebenarnya tidak terlalu berhasil membangun kekuatan emosional, tetapi parpol ini masih unggul dalam membangun kekuatan fungsionalnya," ujar Imam.

Ia berpendapat, usaha membangun kesadaran kelas di lingkungan masyarakat miskin belum tentu menjadi perekat kaum miskin. "Beda dengan Karl Marx. Ia dengan cerdas membangun hubungan yang kontras antara buruh dan kapitalis. Kalau sekarang, hanya sebatas istilah Marhaenis saja. Terlalu datar," ucap Imam.

Menurut dia, yang bisa dilakukan parpol-parpol baru agar berhasil cuma membangun jaringan karena mereka tidak cukup memiliki tokoh nasional yang karismatik.

Imam memperkirakan sampai 10 tahun ke depan parpol baru ini cuma bisa mencapai target sebagai "pedagang perahu" (istilah lain untuk kendaraan politik) bagi pasangan calon yang ikut pilkada, penjaja jasa suara bagi parpol-parpol besar, atau rekanan koalisi parpol.

Ikrar tak sependapat. "Jangan lupa, kemenangan pasangan calon dalam pilkada atau pilpres itu tidak ditentukan oleh kendaraan politik atau 'perahu' yang mereka gunakan, tetapi lebih pada kesuksesan tim sukses nonpartai para calon dalam mencitrakan diri mereka. Yang dijual itu sosok pemimpin yang kemudian dibantu pencitraannya oleh tim sukses mereka," ungkap Ikrar.

Jadi, lanjut peneliti politik dari LIPI tersebut, prosesnya berlangsung sama persis seperti ketika produsen menawarkan barang dagangannya. Dalam pemilihan presiden dan pilkada, uang memang belum menjadi penentu bagi parpol. Berbeda dengan pemilu legislatif.

"Meski demikian, parpol membutuhkan uang untuk memelihara 'perahu'-nya agar layak pakai," ujar Ikrar.

WINDORO ADI