:.••Kami dan Pers

Pengamat Sosial Imam Prasodjo menilai munculnya mengajuan RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) sebagai sesuatu hal yang wajar dalam suatu kehidupan bernegara.

"Usulan atas regulasi atau peraturan dalam suatu kehidupan bernegara itu adalah hal yang wajar, tinggal kemudian nanti bagaimana posisi tawarnya atas poin-poin yang perlu disepakati," kata Imam pada acara diskusi hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang bertajuk `Dukungan Dan Penolakan Terhadap Radikalisme Islam` di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, justru aneh ketika kemunculan suatu gerakan untuk membuat suatu aturan tertentu memperoleh label radikal atau fundamentalis. Sekalipun menolak untuk menjelaskan pendapatnya atas draft RUU APP tetapi Imam mengatakan bahwa aturan bukanlah sesuatu hal yang harus dihindari.

"Bahkan di negara yang oleh orang kita (Indonesia -red) disebut sebagai liberal seperti Amerika Serikat aturan tetap ada, tabloid-tabloid dewasa tidak dengan mudah dijajakan di tepi jalan seperti di Indonesia yang dengan mudahnya ditemui di pinggir jalan dan setiap orang tidak peduli usianya, bebas membeli," katanya.

Imam mengatakan, aturan tentu diperlukan tetapi mungkin isi dari aturan itu yang harus dirundingkan bersama. "Negara ini sudah biasa tidak diatur, jadi ketika akan muncul aturan justru bingung," ujar Imam sambil mencontohkan permasalahan rokok.

Lebih lanjut dia mengatakan, di AS telah lama muncul suatu gerakan untuk menolak rokok di tempat umum dan masyarakat bisa menerima, sedangkan di Indonesia merokok di tempat umum adalah hal yang sangat biasa, bahkan para pejabat pun tidak segan merokok di ruangan ber-AC.

 "Saya tidak terlalu menyukai labelisasi tetapi lebih suka memandangnya dari segi sebab akibat jadi istilah radikalisme di benak saya juga tidak terlalu sesuai karena tergantung dari cara pandang seseorang. Ada survei yang menyebutkan terjadi peningkatan bom bunuh diri di Timur Tengah selama kebijakan politik AS tidak bersahabat," katanya.

Hal itu bisa dikatakan bahwa radikalisme muncul sebagai rekasi atas tindakan radikal juga, atau contoh yang mudah ketika kaki terinjak minimal orang akan berteriak. Dan itu justru kondisi yang paling wajar, kata Imam.

Menurut dia, ketika kebebasan media seperti tidak terkontrol wajar jika kemudian muncul usulan mengenai RUU APP dari masyarakat.

Sementara itu, Ketua DPR Agung Laksono menilai bahwa RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) hadir sebagai jawaban kegelisahan masyarakat Indonesia terhadap maraknya pornoaksi.

"RUU APP itu yang penting adalah sebagai jawaban atas kegelisahan masyarakat tetapi jangan sampai justru menyusahkan jadi harus bersifat akomodatif," kata Agung kepada wartawan seusai menghadiri acara pidato Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Condoleezza Rice di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, jangan sampai RUU APP itu nantinya hanya menyelamatkan sekelompok orang. "RUU APP itu nantinya harus menyelamatkan seluruh Indonesia bukan kepentingan sekelompok orang. Oleh karena itu ada pansus untuk RUU APP yang diharapkan lebih arif," ujarnya.

Agung mengatakan bahwa RUU APP menjadi penting dengan alasan untuk mencegah degradasi moral bangsa karena setidaknya negara memerlukan aturan. Pada kesempatan itu Agung juga tidak membenarkan jika DPR dikatakan sangat mengutamakan RUU APP dari pada yang lainnya. "Kita fokus ke semua, tidak cuma RUU APP, baru-baru ini kita juga baru menyelesaikan UU Guru dan Dosen," katanya. antara/pur