:.••Nurani Dunia and the Press

BOGOR-- Mekanisme penyaluran Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) 2007 ditetapkan seperti mekanisme penyaluran Subsidi Langsung Tunai (SLT), yaitu melalui pos. Pemerintah akan menyalurkan dana Rp 1 triliun ke bank yang akan menyerahkannya ke PT Pos Indonesia untuk kemudian disalurkan ke Rumah Tangga Miskin di sejumlah provinsi.

Deputi Menneg PPN/Kepala Bappenas Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM, Bambang Widianto, menjelaskan hal ini, akhir pekan lalu. ''Dari evaluasi SLT yang paling bagus itu adalah penyaluran dari kantor pos,'' kata Bambang.

Ia juga mengklaim, meski terjadi pemotongan besaran dana, pemotongan itu tidak terjadi di level pemerintah. ''Kalau pun ada pemotongan itu tidak dari pemerintah, dari kantor pos itu tetap Rp 200 ribu, pemotongan terjadi di luar,'' lanjut Bambang.

Program BTB tahun depan disalurkan ke hanya 500 ribu RTM. Sasarannya dalah RTM dengan anak usia 0 - 15 tahun atau ibu hamil pada saat survey pendaftaran RTM. Data RTM akan diambil dari data SLT yang diperingkatkan kembali.

Hingga kini telah ditetapkan tujuh provinsi yang akan menjadi proyek percobaan RTM, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumbar, Sulut, Gorontalo, dan NTT. Dari DKI Jakarta dipilih Jakarta Utara, kemudian ada 11 kabupaten/kota dari Jabar, 21 kabupaten/kota dari Jatim, dan satu kabupaten/kota dari Sumbar (pesisir selatan).

Sedangkan untuk wilayah timur dipilih lima kabupaten/kota dari Sulut, dua kabupaten/kota dari Gorontalo, dan tujuh kabupaten/kota dari NTT. Tiap RTM akan menerima Rp 200 ribu per bulan yang dibagikan tiap tiga bulan.

Namun ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi, yaitu ibu hamil harus memeriksakan kandungannya minimal empat kali dan kunjungan pascahamil minimal dua kali. Sedangkan bagi anak usia 0 - 11 bulan harus mendapat imunisasi lengkap. Anak usia 6 - 11 bulan mendapat vitamin A dua kali setahun.

Sementara terkait syarat pendidikan, anak usia 6 - 15 tahun harus terdaftar di SD atau SMP dengan tingkat kehadiran 85 persen hari sekolah sebulan.

Menurut Bambang, bantuan akan dicabut bila nanti dalam evaluasi terbukti RTM tidak dapat memenuhi sejumlah syarat dan ketentuan BTB. Pemerintah menganggarkan Rp 1 triliun untuk program BTB. Jumlah ini telah dikurangi dari yang tadinya dikatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebesar Rp 4 triliun.

Sebelumnya, Sosiolog Universitas Indonesia (UI) Imam Prasodjo mengatakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) tidak dapat menyelesaikan masalah kemiskinan yang ada di Indonesia. "Bukan bantuan duitnya yang penting, tapi bagaimana keterbelengguan ekonomi itu dibantu," katanya.

Menurut dia, jika pemerintah bersikeras menggunakan BLT dan BTB, maka pemerintah juga harus membuat metedologi agar masyarakat tidak mengkhianati niat pemerintah. "Perlu satu jaminan uangnya betul-betul digunakan sebenar-benarnya.